Sama-sama dapat Sanksi WADA, Begini Beda Nasib Thailand dan Indonesia

FOOTBALL265.COM - Sama-sama mendapat sanksi dari World Anti-Doping Agency (WADA) pada Oktober lalu, begini beda nasib negara Thailand dan Indonesia.

Perkembangan penyelesaian sanksi WADA di Asia Tenggara mudah terlihat, sebab Indonesia dan Thailand saat ini sama-sama berpartisipasi di kompetisi Piala AFF 2020.

Sebelumnya, Indonesia dan Thailand telah dikonfirmasi mendapat sanksi dari WADA, karena dinilai tidak patuh pada program anti-doping internasional tahun 2020.

Salah satu sanksi yang paling disorot yakni larangan bendera nasional berkibar di ajang olahraga internasional, termasuk Piala AFF.

Sebagai gantinya, logo Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) yang akan menggantikan bendera Merah Putih di Piala AFF 2020. Demikian pula yang dialami oleh Thailand.

Namun, menurut informan yang hadir langsung di lapangan, dan menyampaikan kepada staf ahli Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, Thailand kini masih tertinggal jauh.

Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA, saat ini sedang dalam tahap akhir penyelesaian tugas, sehingga sanksi berpeluang akan dicabut.

Sementara Thailand bahkan belum ada pergerakan sama sekali. Jika demikian, Negeri Gajah Putih bisa saja mendapat sanksi WADA selama satu tahun penuh.

"Saya dengar dari PSSI yang saat ini ada di Piala AFF, bahwa Thailand tidak secepat ini. Sama-sama di-banned, dapat sanksi, tapi mereka belum ada gerak," ungkap Gatot.

"Makanya, Sekretaris Jenderal WADA, Olivier Niggli memberi apresiasi ke kita. Sanksi bisa langsung dicabut saat syarat dari WADA sudah lengkap," tuntas Gatot..

1. WADA Janjikan Sanksi Dicabut

Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA yang dipimpin oleh Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, saat ini tengah berada di Swiss bersama perwakilan LADI.

Pada pertemuan yang digelar Rabu (08/12), para representatif Indonesia itu disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal WADA, Olivier Niggli, didampingi Sébastien Gillot.

WADA mengapresiasi kerja keras Gugus Tugas dan LADI yang coba menyelesaikan PR, sehingga berpeluang untuk bebas dari sanksi yang dijatuhkan pada Oktober lalu.

"Kami berterima kasih karena Gugus Tugas sudah mau datang jauh-jauh dari Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Kami sangat impresif," ungkap Olivier Niggli.

"Tinggal lanjutkan beberapa pekerjaan dan pertahankan kinerja ini, agar LADI dapat diaktifkan kembali. Kami akan berkoordinasi untuk mengevaluasinya," pungkas Niggli.