FOOTBALL265.COM - Pembayaran Comitment Fee untuk kejuaraan balap Formula E Jakarta atau Jakarta ePrix 2021 sebesar Rp200 miliar dari total tagihan Rp396 miliar menuai kecaman dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Protes tersebut diungkapkan oleh Anggara Wicitra Sastromidjojo selaku Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Dia mengkritisi kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar dana fantastis tersebut di tengah pandemi virus corona yang melanda Indonesia, khususnya Jakarta.
Anggara mempertanyakan pembayaran commitment fee untuk kejuaraan balap mobil bertenaga listrik yang belum jelas pelaksanaannya. Dia mengatakan bahwa dana tersebut lebih berguna untuk membantu rakyat terdampak pandemi virus corona.
"Balapan tahun ini saja belum jelas apakah akan dilaksanakan, kok malah sudah bayar commitment fee untuk balapan tahun depan. Zaman susah begini rakyat butuh sembako, bukan balapan mobil," kata Anggara Wicitra Sastroamidjojo, dilansir dari Antara.
Berdasarkan informasi yang diterimanya dari laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta telah membayar commitment fee Formula E 2021 sebesar Rp200 miliar dari total tagihan Rp396 miliar.
Ia menilai Pemprov DKI tidak memiliki keberpihakan terhadap penderitaan rakyat. Apalagi, dampak COVID-19 terhadap keuangan daerah saat ini tidak main-main.
Penutupan berbagai kegiatan ekonomi dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan realisasi pendapatan daerah dalam APBD tahun 2020 akan defisit sekitar Rp40 triliun.
"Yang saya heran, di tengah ancaman defisit anggaran, bisa-bisanya malah memprioritaskan bayar commitment fee. Padahal, dengan harga sembako Rp149.500 per paket, duit commitment fee Rp200 miliar itu bisa dipakai beli tambahan sembako untuk 1,3 juta keluarga," ujar Anggara.
Anggara juga mempertanyakan sikap Pemprov DKI Jakarta yang lebih mengistimewakan pembayaran ke Formula E Operations Limited (FEO) selaku pemilik lisensi ajang balap Formula E, ketimbang memenuhi komitmen bantuan sosial (bansos) kepada warga Jakarta.
Dia menduga nilai bansos yang terus berkurang ini disebabkan oleh realisasi pendapatan daerah yang jauh dari target. Sejauh ini, realisasinya baru Rp11,8 triliun atau sekitar 14,4 persen dari target.
Anggara memperkirakan Pemprov DKI nanti akan membela diri dengan menyebut bahwa skema pembayaran sudah diatur di dalam kontrak, oleh karena itu harus dipenuhi.
"Kontrak itu bukan kitab suci. Bisa diubah dan dibicarakan ulang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, apalagi saat ini statusnya bencana nasional pandemi COVID-19. Pemprov DKI punya alasan kuat untuk negosiasi kontrak Formula E," cetusnya.
"Bahkan, menurut saya, seharusnya pemprov membatalkan kontrak dan meminta kembali commitment fee tersebut dikembalikan. Pada masa sulit seperti ini rakyat tidak butuh tontonan balapan mobil," pungkas Anggara.