Demi Ajang Formula E, Pemprov DKI Jakarta Tak Perlu Berutang
FOOTBALL265.COM - Politikus PDIP, Gilbert Simanjuntak menyinggung soal rencana penyelenggaraan ajang balap Formula E yang semula dicanangkan oleh Anies Baswedan.
Pada Juli 2019 lalu, Anies Baswedan memastikan bahwa Jakarta akan menjadi tuan rumah Formula E.
"Alhamdulillah, berhasil! Jakarta akan menjadi salah satu tuan rumah balap mobil bergengsi Formula E di pertengahan tahun 2020. Selepas World Cities Summit di Medellin, langsung terbang ke New York untuk tuntaskan negosiasi dengan lembaga pengelola Formula E," tulis Anies di media sosial Instagram.
"Menurut preliminary study, satu event balapan di Jakarta ini akan menggerakkan perekonomian hingga lebih dari 78 juta Euro, atau Rp 1,2 T. Ini adalah kesempatan bagi kesejahteraan, lapangan kerja dan usaha bagi warga Jakarta. InsyaAllah!" sambungnya lagi.
Ajang Formula E diharapkan bisa menggerakkan perekonomian di tanah air. Sayangnya saat mempersiapkan ajang tersebut, Indonesia dilanda wabah virus corona.
Mau tidak mau demi keselamatan banyak orang, Formula E di Jakarta harus ditunda. Padahal Pemprov DKI telah menggelontorkan dana sebesar 11 juta pound (207,69 miliar rupiah) untuk commiyment fee Formula E 2021.
Di samping itu saat ini negara tengah membutuhkan biaya besar untuk menangani wabah virus corona. Alhasil Pemprov DKI terpaksa harus berutang hingga dua triliun rupiah kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebanyak 25 persen Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN harus ditunda lantaran akan dialihkan untuk penanganan wabah corona.
Terkait dengan hal itu, Gilbert Simanjuntak merasa keputusan berutang itu tidak perlu terjadi apabila Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bisa menentukan skala prioritas dengan cermat.
"Soal TKD itu masalah membuat prioritas, misalnya TGUPP versus ASN atau versus Formula E. Semuanya menjadi beban, tapi mau dianggarkan apa tidak adalah keputusan pak Anies berpihak kemana," ujar Gilbert Simanjuntak dilansir dari Tribun Jakarta.
Gilbert menilai TKD yang ditunda itu bisa dibayarkan asalkan Anies Baswedan mau memprioritaskannya dalam APBD 2021.