Madura United bersiap melayangkan banding atas deraan sanksi berat yang dijatuhkan Komisi Disiplin (Komdis). Dalam putusannya per 18 Oktober lalu, Komdis menjerat MU dengan cukup berat, yakni empat kali laga usiran beserta total denda hingga Rp125 juta.
Pada prinsipnya, pihak klub berjulukan Sapeh Kerab itu memang menerima dengan lapang dada atas sanksi itu. Hal itu merujuk pada aksi tidak sportif yang dilakukan beberapa ofisial tim yang berusaha melakukan kekerasan kepada perangkat wasit yang dipimpin Hasan Akrami.
Pasca laga kontra Borneo FC, wasit asal Iran itu mendapat sejumlah kekerasan melalui pukulan maupun tendangan dari beberapa ofisial MU di Pamekasan, 13 Oktober silam.
"Kami sudah menerima putusan resmi dari Komdis PSSI dan kami siap menjalankan sanksi tersebut," bilang Presiden MU, Aqsanul Qasasi dalam rilisnya.
"Sejumlah insiden saat itu, memang patut diganjar sanksi. Kami memang salah dan tidak akan mengulangi lagi," imbuhnya.
Pemain Madura United dan Borneo FC berebut bola.Meski menerima, namun MU menilai seluruh poin sanksi belum adil sepenuhnya. Hal itu terkait larangan bertanding di luar Madura selama 4 pertandingan, 2 di antaranya laga home musim ini saat menjamu Bhayangkara FC (seharusnya 23 Oktober) dan Barito Putera (05 Mei) mendatang.
Namun karena disertai larangan kehadiran penonton, pihak MU pun berang. Hal ini karena kerugian klub akan semakin membengkak jika tanpa pemasukan dari penjualan tiket penonton.
"Kejadian pada pekan 29 (melawan Borneo FC), bukanlah kerusuhan penonton dan tidak menggangu pertandingan," ujar manajer tim, Haruna Soemitro.
Haruna Soemitro memberikan arahan kepada pemain Madura United.Maka dari itu, MU pun menempuh jalur banding. Dengan menerima sanksi laga usiran di luar Madura, banding itu dimaksudkan agar setidaknya MU masih bisa mendapat pemasukan melalui tiket penonton.
"Akhirnya kami memutuskan untuk banding. Apalagi, Komdis juga sudah memberi sanksi kepada orang yang dianggap pelaku," tutupnya.