Chief Operating Officer PT Liga Indonesia Baru (LIB), Tigor Shalomboboy menjelaskan jika pihaknya akan mengundang seluruh klub peserta Liga 1 untuk melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) pada tanggal 8 Maret mendatang. Dalam kegiatan tersebut tidak hanya dibahas soal kick off Liga 1, melainkan juga soal hutang subsidi yang selama ini menjadi polemik.

"RUPS akan dijalankan 8 Maret minggu depan. Jadi setelah itu baru ketahuan, ada titik terang kira-kira kompetisi akan dimulai kapan," jelasnya.

"RUPS adalah aksi korporasi jadi harus dibedakan posisi kami sebagai LIB tidak hanya sebagai operator kompetisi, tapi LIB sebagai korporasi. Korporasi berarti ada pemegang saham di dalamnya. Ada hak dan kewajiban yang harus disampaikan oleh direksi kepada pemegang saham. Walaupun isi programnya adalah tentang kompetisi tapi itu hal berbeda. Tapi kami di situ akan pertanggungjawabkan semua hal termasuk masalah finansial," sambungnya.

© Zainal Hasan/INDOSPORT

Tigor Shalomboboy.

Seperti diketahui, kick off Liga 1 sudah dipastikan kembali mengamali kemunduran karena beberapa alasan. PT LIB diminta terlebih dahulu untuk menyelesaikan kewajiban musim lalu (hutang subsidi senilai hampir Rp2 miliar) yang masih tertunda kepada klub peserta. 

Selain itu, PT LIB juga masih harus mensinkronisasikan jadwal kompetisi dengan agendan PSSI serta Timnas Indonesia karena sejauh ini LIB mengaku baru menerima agenda TImnas hingga Asian Games Agustus nanti sehingga menyulitkan menyusun jadwal.

Tigor Shalomboboy menyadaru pasti ada efek langsung yang dirasakan oleh klub terkait mudurnya jadwal kick off. Pasalnya ini sudah menjadi yang ketiga kalinya. Awalnya PT LIB merencanakan start pada 24 Februari yang kemudian ditunda ke 3 Maret, setelahnya, operator kompetisi mengisyaratkan kick off pada 10 Maret. 

"Kalau kami boleh menyampaikan, dengan ini pasti ada efeknya terkait jalannya kompetisi karena kita bisa berada di dua sisi, satu operator dan satu sisi sebagai korporasi. Yang penting kita menjalankan kewajiban, sebagai korporasi dengan menjalankan RUPS, keputusan apapun kita jalankan sebagai operator," tutupnya.