Jika nantinya masih dipermasalahkan, Sandi menegaskan pihak Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengujian di hadapan publik terkait sertifikat tanah.

“Nanti uji publik akhir April atau awal Mei, kita akan review mengenai status hukumnya. Tapi, kami tetap menjalankan ini dalam konsep kemitraan pemerintah dan badan usaha,” sebutnya.