Lebih lanjut, Akmal Marhali juga meminta PSSI duduk satu meja dengan organisasi olahraga lainnya untuk membalas hal ini bersama pemerintah.

Intinya, harus ada rencana ke depan untuk memperjelas legal standing yang berkaitan dengan dunia sepak bola Tanah Air dan cabang olahraga lainnya.

“Tidak boleh ada ladi PDIP di sepak bola, PDIP bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tapi Piala Dunia Isinya Politik, sepak bola harus tetap jadi sepak bola jangan sampai kemudian sepak bola dijadikan kendaraan politik,” tandas Akmal Marhali.

Dengan memisahkan politik dan sepak bola, pemerintah dan PSSI tentunya diharapkan bisa meredam gejolak di kalangan masyarakat yang terjadi belakangan ini.

Diketahui, FIFA memang telah mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Federasi dunia menilai ada situasi terkini yang menyebabkan status Indonesia sebagai tuan rumah dicabut, apalagi Indonesia belum lama ini diterpa Tragedi Kanjuruhan. 

Sejatinya, Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah, batal pula Timnas Indonesia U-20 tampil di Piala Dunia U-20 2023.

Dibatalkannya Piala Dunia U-20 2023 karena penolakan terhadap Israel rupanya juga merembet ke masa depan ANOC World Beach Games 2023 yang sedianya akan dilangsungkan di Bali pada 5-15 Agustus 2023 mendatang.

Pasalnya, Gubernur Bali Wayan Koster masih konsisten terhadap sikapnya yang menolak kedatangan kontingan Israel yang merupakan salah satu peserta Beach World Games 2023.

Koster beralasan penolakan kepada atlet Israel berpedoman pada Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 3 Tahun 2019 tentang panduan Umum Hubungan Luar Negeri.

Sekedar informasi, atlet-atlet dari Israel dipastikan akan berpartisipasi pada ajang ANOC World Beach Games 2023 di Bali berdasarkan hasil di babak kualifikasi cabang olahraga renang perairan terbuka dan basket 3x3.